Pengaruh Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (BPHTB) Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Kabupaten Mamuju
Keywords:
Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan, Pendapatan Asli DaerahAbstract
Data Biaya Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Kabupaten Mamuju dan keterkaitan BPHTB dengan permohonan primer Mamuju menjadi tujuan utama penelitian ini. Data kualitatif dan kuantitatif adalah dua jenis data utama yang digunakan dalam penelitian ini. Data primer dan sekunder yang digunakan dalam penelitian ini diuraikan di bawah ini. Ada tiga metode untuk mengumpulkan data: observasi, dokumentasi, dan sampling. Dalam penelitian ini dilakukan analisis garis regresi untuk menentukan kualitas suatu himpunan variabel berdasarkan perubahan (variabel X), dan digunakan dua metode statistik: uji-t, koefisien korelasi, dan koefisien determinasi. Hub yang kuat antara Pendapatan Asli Daerah (PPD) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) memiliki koefisien determinasi masing-masing sebesar 0,307 dan koefisien korelasi sebesar 0,420. Pendapatan Asli Daerah (PAD) sangat dipengaruhi oleh biaya perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB). Pendapatan Eigen Eigen (PAD) berpengaruh signifikan sebesar 0,027 yaitu 0,027 0,05. Akibatnya, biaya perolehan Hak Guna Bangunan dan Tanah (BPHTB) dapat menjelaskan 30,7% pendapatan daerah pekerjaan tanah (LPI). Kombinasi faktor-faktor tersebut di atas mencapai 69,3 persen, atau 100 persen, dari total.
References
Abdul Halim dan Muhammad Syam Kusufi. 2014. Akuntansi Keuangan Daerah. Edisi 4. Jakarta: Salemba Empat.
Abdurahmat, 2003, Pengertian Tentang Efektifitas, (Online), Tersedia :http://othenk.blogspot.com/2008_2008_11_01_achive.html.
Fandy Tjiptono, 2002, Manajemen Jasa,: Penerbit Andi. Yogyakarta
Goedhart, 1990, Gari-garis Besar Ilmu Keuangan Negara, Terjemahan Ratmoko. Jakarta.
Nidya Nur Guspita (2018), “Efektivitas Penerimaan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Pada Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur”. Jurnal Repo MHS ULM.
Muhammad Iqbal (2020).“Pengaruh Penerimaan Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (BPHTB) Dan Pajak Air Tanah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bandung”. : JURNAL JISIPOL Vol. 4 No. 2 Peranan Pajak Bumi Dan Bangunan Terhadap Pajak Di Dki Jakarta. http://www.scribd.com/doc/58290412/ diakses pada tanggal 11 februari 2020.
Mardiasmo (2011). Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah. Yogyakarta: Penerbit Andi
Gregory Mankiw. (2006). Makro Ekonomi. Jakarta: Erlangga.
Menik Fitriani Safari (2013), Analisis Pengaruh Ekspor, Pembentukan Modal, dan Pengeluaran Pemerintah terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia.
Riyadi, dan Bratakusumah, Deddy Supriady. 2003. Perencanaan Pembangunan Daerah Stategi Menggali Potensi dalam Mewujudkan Otonomi Daerah. PT Gramedia Pustaka Utama. Jakarta
Rochmat Soemitro (2012). Perpajakan Teori dan Teknis Pemungutan. Bandung: Graha Ilmu.
Sadono Sukirno, (2010). “Pengantar Teori Makroekonomi” Penerbit : Mitra Wacana Media. Jakarta
Suprianto Edy, 2011. Akuntansi Perpajakan Yogyakarta Graha Ilmu.
Sugiarti, (2021), “Pengaruh Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan Pajak Bumi Bangunan (PBB) terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Palembang Sumatera Selatan” Skripsi Thesis, Institut Teknologi dan Bisnis Ahmad Dahlan Jakarta.
Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Bumi dan Bangunan
Yani Rizal dan Dede Muhajir (2019). “Pengaruh Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Dan Pajak Bumi Bangunan (PBB) Terhadap Pendapatan Pemerintah Daerah Kota Langsa”. Jurnal Samudra Ekonomi Vol. 3
